Potensi Pemanfaatan TI di Institusi Pemerintahan

Tulisan ini adalah tulisan dari rekan saya, yang juga merupakan CEO dari Saltanera, yaitu Bapak A. Irawan. Saya sengaja meminta Pak Irawan agar mau berpartisipasi menyumbangkan berbagai ide dan pendapat sehingga dapat menjadi bahan diskusi bagi kita.

Berbelit-belit, tidak transparan, banyak biaya-biaya tidak jelas alias pungli, lama, dan berbagai macam ungkapan sejenis, mungkin adalah hal-hal yang terpikirkan pertama kali oleh Anda ketika ditanya mengenai pengurusan perizinan maupun urusan-urusan lain yang berhubungan dengan kantor pemerintahan baik pusat maupun daerah (khususnya di Indonesia). Bahkan begitu melekatnya citra negatif kinerja pegawai pemerintahan tersebut di masyarakat, sampai-sampai mengilhami suatu perusahaan untuk membuat iklan yang menyentil hal tersebut.

“Kalau bisa dibuat sulit, mengapa dipermudah?” Ungkapan dari iklan tersebut saya rasa sangat pas untuk menggambarkan kinerja “mayoritas” pegawai pemerintahan di Indonesia. Mengapa kata “mayoritas” perlu saya tekankan di sini? Karena jujur saja selama ini saya juga mempunyai anggapan yang kurang lebih sama mengenai kinerja “semua” pegawai pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun Pemda. Sampai kemudian beberapa bulan lalu saya membaca artikel tentang kesuksesan penerapan e-government di Jembrana, Bali. Dari situ saya juga akhirnya mengetahui ternyata ada beberapa daerah lain yang juga telah mengikuti kesuksesan Jembrana seperti Sragen, Pemkot Malang, Bantul, Gorontalo, dan Parepare. Mulai saat itulah saya menyadari bahwa tidak semua kantor pemerintahan “cocok” dengan ungkapan-ungkapan negatif di atas.

Di antara daerah lain yang sukses, saya sangat tertarik dengan keberhasilan Sragen dalam menerapkan sistem pelayanan satu atapnya yang mereka sebut dengan istilah “Pelayanan Prima”. Meski hanyalah daerah “kecil” dengan anggaran e-government yang juga tidak banyak, Rp900 juta selama lima tahun, Kabupaten Sragen mampu unjuk gigi dan menjadi yang terdepan dalam penerapan e-government di Indonesia. Dengan Pelayanan Prima, bukan hanya waktu dan biaya perizinan yang jelas, pasti, serta bebas dari pungli, proses perizinan di KPT (Kantor Pelayanan Terpadu) Sragen ini pun dilakukan secara bersamaan, selesai di satu tempat maksimal dalam waktu 12 hari.

Dengan adanya pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan pasti, dampaknya telah dirasakan dengan meningkatnya nilai investasi di daerah ini dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, ketika sistem ini baru diterapkan, nilai investasi yang ada hanyalah sebesar Rp 592 miliar, dan pada tahun 2005 nilainya meningkat secara signifikan menjadi Rp 955 miliar. Hal ini otomatis juga berdampak besar pada penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri juga terdongkrak 44,29% dari 28.976 orang menjadi 41.800 orang. Pendapatan asli daerah (PAD) pun meningkat dari Rp 22,5 miliar 2002 menjadi Rp 43,5 miliar di tahun 2004.

Jadi memang tak salah kiranya jika Sragen diganjar berbagai macam penghargaan, seperti penghargaan Satya Abdi Praja dari Gubernur Jateng, Citra Pelayanan Prima dari Presiden, Ranking I daerah Pro Investasi di Jateng tahun 2005, dan Sertifikat ISO 9001-2000 dari Sucofindo International Certification Service. KPT Sragen juga direkomendasikan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) dan International Finance Corporation sebagai contoh model KPT di Indonesia, dengan membuat buku panduan tentang OSS (One Stop Services) yang diedarkan di seluruh kabupaten/kota di Tanah Air. Sragen juga terpilih menjadi pemenang terbaik pertama untuk kategori Pemerintah Kabupaten pada ajang penghargaan Warta Ekonomi E-Government Award 2006.

Selama ini kita memang sering mendengar tentang gagalnya penerapan e-government di berbagai kantor pemerintahan, baik karena faktor kualitas SDM, kualitas Aplikasi, hingga faktor kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait. Proyek teknologi informasi (TI) masih sering dianggap sebagai investasi yang diada-adakan dan kurang bermanfaat. Namun dengan berkaca pada keberhasilan Sragen dan beberapa daerah lain, kita tentunya menjadi lebih optimis bahwa penerapan TI yang benar justru akan memberikan manfaat yang sangat banyak bagi institusi pemerintah, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa ternyata solusi TI bisa juga diterapkan di kantor pemerintahan. Kita tentunya dapat mengambil pelajaran dari ucapan Bupati Sragen Untung Wiyono, “Siapa bilang PNS (pegawai negeri sipil) tidak bisa bekerja. Kalau pilotnya mau kerja keras, pasti ekornya mengikuti. Yang dibutuhkan sebenarnya figur pemimpin yang konsisten dan mau memberi contoh”.

Setelah melihat keberhasilan dan manfaat penerapan TI di beberapa pemerintah daerah, tentunya daerah-daerah lain tidak mau ketinggalan. Dan sejalan dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Moh. Ma’ruf juga telah mengimbau kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur, untuk melaksanakan sistem satu atap di daerahnya paling lambat akhir tahun 2007. Hal ini berkaitan dengan upaya daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menjaring investor serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan terbangunnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Niat dan keinginan baik dari pemerintah ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kalangan dan praktisi TI untuk men-deliver solusi TI yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada di institusi pemerintahan, sehingga diharapkan investasi yang akan dikeluarkan tidak terbuang percuma, tapi dapat memberi dampak positif bagi perkembangan dan pembangunan di Indonesia. Kalau semuanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin beberapa tahun lagi akan ada iklan lain yang berbunyi, “Kalau bisa dibuat mudah, mengapa dipersulit?”

14 Responses to “Potensi Pemanfaatan TI di Institusi Pemerintahan”

  1. R. Iqbal
    21 January 2007 at 2:01 #

    Saya sangat setuju Pak Irawan. Sekarang sudah saatnya pemda-pemda di Indonesia memanfaatkan IT secara maksimal. Saat ini, hampir tidak ada yang tidak mungkin (asalkan ada kemauan dan kerja keras). Btw, terima kasih atas sumbangan artikelnya Pak.

  2. Emon
    23 January 2007 at 18:28 #

    Good subject.
    Saltanera Core Duo Duo = A.Irawan + R.Iqbal
    Keep doing good jobs guys.
    Salam.

  3. R. Iqbal
    23 January 2007 at 19:59 #

    Halo Pak Amin. Terima kasih atas pujian dan support-nya :-)

    Saya tunggu saran dan masukan dari Pak Amin.

  4. Athailah
    24 January 2007 at 14:40 #

    Sebenarnya Indonesia ini bukan tidak bisa menerapkan e-goverment seperti itu. Tapi memang mental orang indonesia dalah hal ini oknum PNS yang tidak mau terima kalo system ini di terapkan di karenakan takut kehilangan penghasilah dari pungli.

    Sehingga tidak jarang kita mendengar di kantor-kantor yang mulai di terapkan system IT untuk pelayanan public perangkatnya rusak. Dalam hal ini memang sengaja di rusak ? supaya penerapan system gagal.

    Hal-hal seperti ini saya kira perlu di selidiki.

  5. dian
    31 January 2007 at 19:56 #

    e-government sepertinya sudah jadi keharusan. tp yang juga harus dipikirkan adalah user nya. apakah masyarakat sebagai “consumer” dari pemerintah sudah punya cukup akses ke sana? untuk lapisan menengah ke atas, mungkin bukan masalah. what about the poor and the poorest? e-govt bukan sekedar menyediakan pelayanan perijinan satu atap untuk mempermudah investasi tapi lebih dari itu, ide dasarnya adalah adanya openess dan accountability dari pemerintah selaku public service provider kepada konsumennya (masyarakat).
    jika internet masih menjadi barang mahal di negeri kita, bagaimana masyarakat kelas bawah bisa merasakan manfaat e-govt?
    bagaimana dengan kemungkinan penerapan m-govt (mobile govt) sebagai kelanjutan e-govt? sepertinya mobile phone lebih dapat diterima masyarakat kita….
    untuk mas iqbal dan pak irawan yang ahli di bidang ini,…mungkinkan keduanya digabungkan?

    salam,

  6. A. Irawan
    1 February 2007 at 22:14 #

    @Athailah:

    Mental-mental negatif yang masih ada pada mayoritas aparat birokrasi kita memang menjadi salah satu kendala terbesar dalam pemanfaatan e-government.

    Namun dengan melihat keberhasilan pengimplementasian e-government di beberapa Pemda maka kita juga patut berbesar hati bahwa ternyata penerapan e-government di Indonesia bukanlah suatu hal yang mustahil. Dan kita juga berharap bahwa akan lahir “komandan-komandan” di daerah lain yang bisa meneladani kepemimpinan Pak Untung Wiyono (Bupati Sragen).

  7. A. Irawan
    1 February 2007 at 22:16 #

    @dian:

    Ide yang menarik. PR kita selanjutnya adalah bagaimana mensinergikan inovasi dengan kebutuhan, sehingga dapat menghasilkan solusi yang benar-benar “solutif”.

  8. R. Iqbal
    4 February 2007 at 22:31 #

    @ Athailah:
    Memang benar apa yang dikatakan Mas Athailah. Kalau untuk urusan membuat software yang bagus dan handal, saya rasa SDM kita tidak akan terlalu banyak menemui kesulitan. Yang sering jadi masalah justru adalah resistensi dari calon pemakai software tersebut.

    Jadi menurut saya, membuat software/solusi yang handal itu merupakan hal yang penting, tapi jangan lupakan juga “tahap” pendekatan kepada calon pemakai agar tingkat resistensinya bisa ditekan. Dan untuk skill yang satu ini harus diakui masih menjadi kelemahan dan kadang malah dikesampingkan oleh mayoritas software maker di Indonesia.

    @ dian:
    Harus kita akui teknologi mobile phone merupakan salah satu teknologi yang penggunaannya mampu ‘menembus batas’ hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Mereka boleh dikatakan sama sekali tidak merasa canggung dan gagap terhadap berbagai fitur dan lompatan-lompatan teknologi yang ada pada mobile phone (dibandingkan dengan teknologi pada PC).

    Jadi saya kira penggunaan mobile phone sebagai “workstation” sebuah solusi patut kita kaji lebih dalam.

  9. hidayat hanura
    13 November 2008 at 3:07 #

    saya sebagai orang sragen merasa bangga,maka dari itu berawal dari sebuah kota kabupaten yang tergolong kecil,mari tingkatkan daya saing kita sampai tingkat global

    jadikan indonesia menjadi macan asia yang disegani dunia

    maju terus sragenku,jayalah indonesiaku

  10. Henny
    8 December 2008 at 17:49 #

    Betul banget tuh pendapat pa Bupati Sragen, yang dibutuhkan Indonesia pd umumnya dan daerah pada khususnya adalah pemimpin yang punya hati nurani dan mempunyai visi ke depan.
    Sehingga otonomi daerah tidak menjadi kebijakan yang sia-sia dan pembangunan khususnya pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan demi kesejahteraan masyarakat. Andai saja pemimpin2 itu tidak semata konflik kepentingan, tentu tidak begini jadinya Indonesiaku.

  11. Warta eGov
    21 August 2009 at 8:58 #

    Artikel yang sangat bagus, meskipun sudah lama namun makna dari isi yang dibicarakan masih sangat relevan untuk masa sekarang ini.. terima kasih dan salam kenal.

  12. Rosalinda Situmeang
    21 August 2009 at 19:13 #

    tidak semua pns mempunyai pola pikir seperti itu pak..selama ini mereka hanya terkungkung dalam budaya dan sistem yang sudah mengakar sedemikian rupa.
    kalau soal penerapan teknologi baru seperti TI, tidak ada alasan untuk menolaknya karena mempermudah pekerjaan birokrat yang sebenarnya sangat banyak dan kompleks.
    hanya sekarang, kebijakan berada di tangan pimpinan. Kalau pimpinannya perduli dan komit terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tidak ada alasan bagi staf/pegawai untuk tidak menjalankannya.

  13. jual kaos murah
    26 December 2009 at 23:22 #

    setuju

  14. ukar sukariya
    21 February 2010 at 22:14 #

    alhamdulilah Pemda DKI Jakarta juga sudah mempunyai program yang sama bahkan lebih dengan dedicated programnnya.

Leave a Reply